Hubungi Kami

  • (031) 7534804
  • kkp.penampung@gmail.com
EnglishIndonesian
Katharina S. Sarman
Author

Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) berisi enam kelompok materi utama yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon serta Cukai yang didalamnya terdapat sembilan bab dan sembilan belas pasal telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 7 Oktober 2021 namun sampai dengan saat ini belum diundangkan di dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam perumusan RUU HPP terdapat beberapa asas yang digunakan antara lain Keadilan, Kesederhanaan, Efisiensi , Kepastian hukum, Kemanfaatan, dan Kepentingan nasional. Adapun tujuan perumusan RUU HPP adalah pertama, Meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Kedua, Mengoptimalkan penerimaan negara. Ketiga, Mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Keempat, Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak. Kelima, meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Kelompok materi pertama di dalam RUU HPP adalah Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) berlaku mulai tanggal diundangkan. Beberapa poin utamanya antara lain pertama penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi dengan tujuan untuk mengintegrasikan basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan dan mempermudah wajib pajak orang pribadi melaksanakan pemenuhan kewajiban hak dan kewajiban perpajakan. Perubahan ini akan dilakukan secara bertahap dan diharapkan akan sepenuhnya rampung pada tahun 2026. Pemberlakuan NIK sebagai NPWP orang pribadi tidak terjadi secara otomatis, apabila wajib pajak telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak, maka NIK harus diaktivasi terlebih dahulu agar dapat digunakan sebagai NPWP. Kedua, perubahan besaran sanksi pada saat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum. Ketiga, perubahan mengenai Pajak Internasional yang tediri dari pengaturan mengenai Asistensi Penagihan Pajak Global, pengaturan pelaksanaan Mutual Agreement Procedure (MAP) dan Konsensus Pemajakan Global. Keempat, perubahan mengenai Kuasa Wajib Pajak dimana kuasa wajib pajak dapat dilakukan oleh siapapun, sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi menguasai bidang perpajakan. Pengecualian syarat diberikan jika kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, atau keluarga sedarah/semenda 2 (dua) derajat. Kelima, penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara.

Kelompok materi kedua di dalam RUU HPP adalah Pajak Penghasilan (PPh), berlaku mulai tahun pajak 2022. Beberapa poin utamanya antara lain pertama apa saja jenis pemberian natura dan/atau kenikmatan kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Kedua, perubahan tarif dan bracket Pajak Penghasilan orang pribadi, agar lebih mencerminkan keadilan. Ketiga, tarif PPh badan diputuskan menjadi 22%, yang berlaku untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya. Keempat, batas peredaran bruto tidak kena pajak bagi orang pribadi pengusaha dengan peredaran bruto tertentu (WP OP PP 23), dengan peredaran bruto sampai Rp.500.000.000 setahun tidak dikenai PPh.

Kelompok materi ketiga di dalam RUU HPP adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berlaku mulai tahun pajak 2022. Beberapa poin utamanya antara lain pertama, pengecualian objek PPN dan pemberian dan fasilitas PPN. pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN dilakukan dengan tujuan agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran, namun dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha. sedangkan untuk fasilitas PPN, barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya, diberikan fasilitas pembebasan PPN sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tetap terlindungi dari kenaikan harga karena perubahan UU PPN. Kedua, kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang berlaku mulai 1 April 2022, kemudian menjadi 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Ketiga, untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN “final” misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha, yang diatur dengan PMK.

Kelompok materi keempat di dalam RUU HPP adalah Pajak Pertambahan Nilai Program Pengungkapan Sukarela (PPS), mulai berlaku 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Beberapa poin utamanya antara lain pertama, Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela. Kedua, Program dilaksanakan selama 6 bulan. Ketiga, Terdiri dari 2 kebijakan.

Kelompok materi kelima di dalam RUU HPP adalah Pajak Karbon, mulai berlaku 1 April 2022. Beberapa poin utamanya antara lain pertama, Pajak karbon dikenakan atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Kedua, Undang-Undang mengamanatkan pembuatan peta jalan pajak karbon dan peta jalan pasar karbon. Ketiga, Tarif pajak karbon ditetapkan Rp30,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e). Keempat, Implementasi Pajak Karbon dikenakan untuk badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap batubara.

Kelompok materi keenam di dalam RUU HPP adalah Cukai, berlaku mulai tanggal diundangkan. Beberapa poin utamanya antara lain pertama, Penegasan dengan penambahan jenis Barang Kena Cukai hasil tembakau berupa rokok elektrik. Kedua, Merubah prosedur penambahan pengurangan jenis Barang Kena Cukai. Ketiga, Penegakan Hukum Pidana Cukai dengan mengedepankan Pemulihan Kerugian Pendapatan Negara. Keempat, Wajib Bayar diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara dengan membayar sanksi.

Penyusunan Peraturan Pelaksana RUU HPP diperkirakan akan selesai pada bulan Desember tahun 2021, agar pada bulan Januari tahun 2022 sudah terdapat kejelasan dan kepastian terkait bagaimana pelaksanaan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini.