Hubungi Kami

  • (031) 7534804
  • kkp.penampung@gmail.com
EnglishIndonesian

Author: Luluk Makmuna, Katharina S. Sharman, Putri Retno Asri dan Febriana Damayanti

Pernah mendapat surat cinta dari kantor pajak? Tentu hati menjadi risau dan gelisah. Lantas, apa sebenarnya surat cinta dari kantor pajak dan bagaimana cara menyikapinya. Salah satu surat cinta dari kantor pajak yang sering ditebarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK). SP2DK merupakan surat yang diterbitkan oleh KPP untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketetentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebelum diterbitkan SP2DK, Account Representative (AR) melakukan analisis data wajib yang terbukti adanya indikasi penyimpangan.

Sumber data yang digunakan oleh Account Representative (AR) sebagai bahan analisis data meliputi data internal dan data eksternal. Data internal diperoleh dari pelaporan SPT wajib pajak. Sedangkan data eksternal diperoleh dari lembaga keuangan, asosiasi dan komunitas. Selanjutnya, data yang diperoleh akan dipersandingkan dan diklasifikasi oleh KPP yang menjadi prioritas untuk dilakukan pengawasan dan pembinaan. SP2DK yang telah diterbitkan untuk wajib pajak melalui dua mekanisme yaitu melalui kunjungan langsung oleh AR atau dikirimkan melalui pos.

SP2DK diterbitkan karena terdapat perbedaan data yang dimiliki fiskus dengan data yang dilaporkan wajib pajak, misalnya penambahan atau pembelian harta baru yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak, selisih kenaikan harta yang tidak diimbangi dengan kenaikan harta, melaporkan penghasilan yang bukan objek pajak, dan wajib pajak yang melaporkan bukti potong tidak sesuai dengan yang dilaporkan lawan transaksinya sehingga berujung temuan di KPP.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh wajib pajak ketika mendapatkan SP2DK yaitu: menyikapi dengan tenang, misalnya dibaca secara teliti dari awal sampai akhir. Jika belum memahami, wajib pajak dapat menghubungi AR atau langsung mendatangi KPP dengan menyiapkan semua data pendukung argumen wajib pajak. Hal ini dikarenakan terdapat jangka waktu 14 hari setelah SP2DK diterima oleh wajib pajak. Jika wajib pajak belum menanggapi, akan diberikan perpanjangan waktu selama 14 hari kembali sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-39/PJ/2015. Namun selama proses perpanjangan waktu, wajib pajak masih belum memberikan tanggapan maka akan diusulkan ke mekanisme pemeriksaan.

Selama proses analisis terkait tanggapan SP2DK, maka AR dapat mengeluarkan tiga rekomendasi yang meliputi : pertama,  rekomendasi pengawasan. Dimana rekomendasi ini diberikan kepada wajib pajak yang menyetujui atas simpulan yang diberikan AR. Kedua, rekomendasi dianggap selesai apabila wajib pajak memberikan tanggapan dengan data dan argumen yang valid. Ketiga, rekomendasi ke tahap pemeriksan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan penyanggahan namun tidak disertai bukti dan argumen yang relevan, serta diperuntukkan untuk wajib pajak yang tidak merespon SP2DK.