Hubungi Kami

  • (031) 7534804
  • kkp.penampung@gmail.com
EnglishIndonesian
Wahyu Rizky N.
Author

Sebelumnya, ramai diperbincangkan di sosial media maupun pemberitaan melalui situs berita dan kanal televisi di Indonesia mengenai Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang dikenal dengan RUU HPP. Saat ini RUU HPP telah di sahkan menjadi undang-undang (dilansir dari CNN Indonesia, 7 September 2021)

Beberapa aturan yang menjadi poin penting dalam Undang-Undang HPP adalah sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan Orang Pribadi Bracket PPh Orang Pribadi sebelumnya hanya terdiri dari 4 lapisan. Namun dalam UU HPP menjadi 5 lapisan, lapisan ini terdiri dari rentang penghasilan 0 sampai dengan Rp 60 Juta di kenakan tarif 5 %. Kedua, rentang penghasilan diatas Rp 60 juta sampai dengan RP 250 juta. Ketiga, rentang penghasilan diatas Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta dikenakan tarif 25 %. Keempat, penghasilan diatas Rp 500 juta sampai dengan Rp 5 miliar dikenakan tarif 30 %. Kelima, penghasilan diatas Rp 5 miliar dikenakan tarif 35 %. Sementara itu, mengenai besaran PTKP tidak berubah yaitu bagi orang pribadi lajang sebesar Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 Juta per tahun. Tambahan sebesar Rp 4,5 juta diberikan untuk Wajib Pajak yang kawin dan masih ditambah Rp 4,5 juta untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang.

2. PPN Dalam UU HPP dijelaskan bahwa PPN akan di kenakan tarif 11 % yang mulai di terapkan pada 1 April 2022. Kemudian menjadi 12 % pada 1 Januari 2025. Namun pemerintah masih membuka opsi penetapan dari 11% dan 12 % dapat diubah dalam rentang tarif yaitu dari 5 % hingga 15 %.

3. PPh Penghasilan Badan Pajak penghasilan Badan sebelumnya di UU Cipta Kerja di kenakan tarif 22 % dan pada tahun 2022 menjadi 20 %. Namun dalam UU HPP tarif yang dikenakan adalah tetap 22 % yang mulai berlaku tahun 2022 yang sama halnya dengan tahun ini.

4. Pajak Karbon Pengenaan pajak karbon menjadi suatu hal yang baru dalam penerapannya di Indonesia. Pengenaan pajak ini didasarkan pada peningkatan emisi gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan kenaikan suhu permukaan bumi sehingga akan menurunkan risiko perubahan iklim dan bencana di Indonesia. Dengan adanya komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebanyak 29% (dengan usaha sendiri) atau 41% (dengan dukungan internasional) pada tahun 2030 sesuai dengan konvensi perubahan iklim yang sudah disepakati. Tarif pengenaan pajak karbon sebesar Rp 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e).

5. Program Pengungkapan Sukarela Program pengungkapan sukarela atau disebut juga Voluntary Disclosure Program (VDP). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Program ini berupa pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui: 1) Pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak dan 2) Pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun Pajak 2020. Program ini akan dilaksanakan selama 6 bulan yang dimulai dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

Sehingga dengan adanya UU HPP ini, diharapkan dapat memberikan manfaat pada semua pihak baik dari sisi Wajib Pajak sebagai pembayar pajak dan fiskus sebagai pemungut pajaknya.