Hubungi Kami

  • (031) 7534804
  • kkp.penampung@gmail.com
EnglishIndonesian
Nadya Ayu, S.Pn.
Senior Partner

Dalam webinar “Siaga SP2DK dan Pemeriksaan Pajak” yang telah diselenggarakan oleh Smart Wikan bekerjasama dengan KJA/KKP Doni Budiono pada hari Sabtu Tanggal 24 Juli 2021 dengan narasumber, yaitu Ida Zuraida, S.H., LL.M. (Dosen senior Perpajakan) dengan moderator Dr. Doni Budiono, S.T., S.E., Ak., S.H., M.H., MSA., CA., ACPA. (Managing Partner KJA/KKP Doni Budiono) yang diikuti oleh berbagai latar belakang profesi mulai dari Konsultan Pajak, Akuntan, Praktisi, Akademisi, Pengusaha hingga masyarakat umum. Pada webinar kali ini, Ida Zuraida menyampaikan tentang hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan wajib pajak dalam menanggapi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari fiskus.

Account Representative (AR) merupakan salah satu jabatan pelaksana pada Kantor Pelayanan Pajak yang bertugas untuk melakukan pengawasan perpajakan. Salah satu tugas AR dalam melaksanakan pengawasan perpajakan adalah melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dalam bentuk Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Dalam pelaksanaannya, AR menerbitkan SP2DK melalui Kepala Kantor kepada wajib pajak dikarenakan adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan undang-undangan perpajakan. Dugaan tersebut tidak hanya sebatas pemikiran atau perkiraan semata oleh AR tetapi didasari dengan adanya data-data konkret yang dimiliki oleh AR.

Data Konkret yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi ruang lingkup AR berupa: hasil klarifikasi atau konfirmasi faktur pajak, bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan, data terkait dengan wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam jangka waktu sesuai ketentuan umum perpajakan, serta bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan wajib pajak. Data-data tersebut yang mendasari Account Representative melalui Kepala Kantor dapat menerbitkan SP2DK kepada wajib pajak.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak, apabila wajib pajak diterbitkan SP2DK maka wajib pajak memiliki waktu 14 hari untuk menyampaikan tanggapan atas SP2DK yang diterima. SP2DK tersebut dapat di tanggapi secara tertulis maupun secara langsung ke Kantor Pajak.

Pertanyaan yang sering muncul ketika wajib pajak mendapat SP2DK adalah bagaimana cara yang tepat wajib pajak menanggapi SP2DK tersebut? Pada umumnya dalam tanggapan wajib pajak atas SP2DK dapat berupa penyanggahan atau pengakuan atas kebenaran data yang terdapat dalam SP2DK. Apabila wajib pajak mengakui atas kebenaran data yang dimiliki oleh AR maka wajib pajak akan membetulkan SPT sesuai dengan data yang seharusnya. Lain halnya apabila wajib pajak menyanggah atas data yang di miliki oleh AR. Ketika wajib pajak menanggapi SP2DK dengan menyanggah data tersebut, maka ketika wajib pajak memberikan tanggapan atas SP2DK diharapkan tanggapan tersebut berdasarkan bukti-bukti serta aturan-aturan yang jelas dan sesuai sehingga argumentasi yang wajib pajak sampaikan menguatkan wajib pajak di hadapan Fiskus saat menyampaikan tanggapan atas SP2DK.

Tanggapan ini menjadi salah satu hal yang penting, karena berdasarkan tanggapan ini wajib pajak dapat meyakinkan AR bahwa atas pelaksaan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka dari itu, ketika wajib pajak mendapatkan SP2DK dan memberikan tanggapan, diharapkan wajib pajak dapat membuat dalam bentuk matriks yang disusun secara sistematis. Dalam hal tanggapan dibuat dalam bentuk matriks maka tahap yang harus dilakukan wajib pajak yaitu memuat Permasalahan (Issue), Dasar Hukum (Rule), Fakta (Facts), Analisis (Analysis), dan Kesimpulan (Conclusion) sehingga tanggapan yang dibuat oleh wajib pajak dapat lebih fokus dengan permasalahan yang ada didalam SP2DK serta fakta-fakta yang ada yang ditunjang dengan peraturan yang berlaku.