Hubungi Kami

  • (031) 7534804
  • kkp.penampung@gmail.com
EnglishIndonesian
Wahyu Rizky Nugroho, S.Pn. & Dicky Aditya, S.Pn.
Author

Dalam Webinar Series University Road Show yang diselenggarakan oleh DDTC bekerja sama dengan Politeknik Universitas Surabaya pada hari Selasa, 3 Agustus 2021 dengan narasumber Dr. Doni Budiono, S.T., S.E., Ak., S.H., M.H., MSA., CA., ACPA. (Managing Partner KJA/KKP Doni Budiono dan PDW Law Firm) mengenai “Optimalisai Penegakan Hukum Pajak dalam RUU KUP” pada webinar tersebut di ikuti beberapa kalangan mulai dari akademisi sampai dengan praktisi di bidang perpajakan.

Dalam webinar kali ini terdapat 4 pembahasan yang menjadi fokus bahasannya yaitu Pertama, adalah asistensi penagihan pajak global yang saat ini terdapat 13 Pajak Pengenaan Pajak Berganda (P3B) yang memuat pasal bantuan penagihan, namun belum dapat diimplementasikan karena belum adanya legal basis dalam undang-undang. Ketiga belas P3B yang belum di atur pasal bantuan meliputi negara (Aljazair, Amerika Serikat, Armenia, Belanda, Belgia, Filipina, India, Laos, Mesir, Suriname, Yordania, Venezuela dan Vietnam).

Kedua, kewenangan penyidik pajak, serta pembekuan dan penyitaan aset. Pada saat ini kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) hanya melakukan penyidikan yang telah diatur pada Pasal 44 ayat (2) UU KUP. Dalam hal ini PPNS tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan penangkapan dan penahanan serta penyitaan harta kekayaan dalam penyidikan tindak pidana perpajakan. Hal ini berakibat pada harta wajib pajak yang akan dengan sengaja dialihkan oleh wajib pajak dan saat diputuskan tindak pidana tidak ada harta yang dapat dieksekusi. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab wajib pajak lebih memilih pidana penjara dibandingkan membayar denda. Oleh karena itu untuk meminimalisir hal ini terjadi, perlu diatur kembali mengenai penguatan fungsi PPNS dalam kegiatan penyitaan aset untuk mengamankan harta wajib pajak.

Ketiga, kesetaraan dalam pengenaan sanksi dalam upaya hukum, terdapat berbagai jenis sanksi dibidang perpajakan. Salah satu sanksinya adalah berupa sanksi administrasi sebesar 100% pada Pasal 27 UU KUP, dimana hal ini dirasa merupakan bentuk kecurangan yang harus diterima oleh wajib pajak. Oleh karena itu, perlu adanya penegasan secara khusus dan tegas agar wajib pajak dapat menggunakan hak-nya dalam upaya hukum yang dirasa perlu untuk dilakukan.

Keempat, penegakan hukum pidana pajak yang mengedepankan ultimum remedium. Dalam PPT yang disampaikan bahwa tujuan pajak bukan untuk menghukum dan memberikan nestapa kepada pelaku, tetapi mengakhiri pelanggaran dan memulihkan keadaan, sehingga dalam pajak diutamakan mekanisme administrasi dibandingkan mengedepankan hukum pidana. Hal ini didasarkan bahwa terkait pemidanaan selama ini hanya dapat dilakukan sebelum dilimpahkan ke pengadilan dan penghentian pemidanaan hanya dapat dilakukan pada tahap penyidikan dengan membayar ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan penambahan sanksi sebanyak 2 kali. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan kembali agar tidak dilakukan penuntutan pidana penjara jika terdakwa dapat melakukan pelunasan pembayaran beserta sanksinya.

Dalam closing statementnya Doni Budiono menekankan bahwa perubahan RUU KUP ini agar tidak hanya berlaku 1 tahun atau 2 tahun lagi kemudian diubah lagi melainkan dapat berlaku seterusnya dengan mengedepankan prinsip keadilan karena dengan regulasi perpajakan yang baik maka dampak positif berupa penerimaan pajak akan dapat meningkat.