Hubungi Kami

EnglishIndonesian

Author : Annisa Nurfatimah Febrianti

Pengertian Pajak Karbon

Mengutip dari Oxford Reference, pajak karbon adalah pajak atau biaya tambahan atas penjualan bahan bakar fosil (minyak, batu bara, dan gas) yang bervariasi sesuai dengan kandungan karbon pada setiap bahan bakar. Pajak ini dirancang untuk mencegah penggunaan bahan bakar fosil dan mengurangi emisi karbon dioksida

Latar Belakang Pengenaan Pajak Karbon

Perubahan iklim dan pemanasan global telah menjadi isu lingkungan yang mendominasi perbincangan saat ini, baik dalam dunia ilmiah maupun kehidupan sehari-hari. Pajak pada bahan bakar dan emisi karbon diterapkan sebagai respons terhadap masalah ini. Aktivitas manusia berkontribusi pada pemanasan global melalui perubahan jumlah gas rumah kaca (GRK) di atmosfer. Gas rumah kaca memengaruhi iklim dengan mengubah radiasi sinar matahari yang masuk dan radiasi inframerah yang keluar, sehingga dapat menyebabkan pemanasan atau pendinginan pada sistem iklim.

Pentingnya upaya pengurangan emisi karbon sangatlah mendesak. Menurut artikel Annissa Mutia di Kata Data, databoks.katadata.co.id, pada tanggal 10 November 2022, Indonesia menjadi negara penghasil emisi GRK terbesar kelima di dunia. Dalam hal emisi karbon kumulatif, Indonesia menempati peringkat kelima dengan total 102,562 GtCO2. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia juga memiliki peran yang signifikan dalam perubahan lingkungan global. Di sisi lain, Amerika Serikat menduduki peringkat pertama sebagai negara penghasil emisi CO2 kumulatif terbesar, dengan penggunaan batu bara yang meluas dan peningkatan penggunaan kendaraan bermotor.

Salah Satu Upaya untuk Mengurangi Emisi Karbon di Indonesia: Pajak Karbon

Menurut penjelasan Menkeu Sri Mulyani, pajak karbon merupakan salah satu instrumen untuk mengurangi peningkatan emisi karbon di Indonesia. Ketika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, banyak CO2 dihasilkan. Namun, dalam implementasinya, masih banyak pihak di Indonesia yang tidak memperhatikan kebijakan pajak karbon ini. Pemerintah menghadapi kesulitan dalam menerapkan pasar karbon untuk industri Indonesia karena masih banyak masyarakat yang belum memahami cara melihat dan menghitung CO2 sendiri.

Sri Mulyani menyatakan, “Kita bisa mengibaratkan saat membeli barang, konsumen melihat barangnya dan siap membayar, namun berbeda dengan batu bara/karbon yang tidak bisa dilihat. Oleh karena itu, pemerintah masih melakukan persiapan untuk mengukur emisi karbon dan mempublikasikannya kepada publik. Hal ini terkait erat dengan regulasi global dan aturan penghitungan karbon nasional di dalam negeri, yang akan mempengaruhi masa depan perusahaan di masa depan.”

Peraturan yang Mengatur Pajak Karbon di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan langkah nyata untuk mewujudkan upaya netralisasi karbon dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021. Dalam UU tersebut, terdapat Bab IV yang secara khusus mengatur tentang Pajak Karbon yang dijadwalkan akan diberlakukan mulai tanggal 1 April 2022. Namun, dalam implementasinya, pemerintah perlu membuat peraturan yang lebih detail terkait pengaturan pajak karbon ini.

Berapa Tarif yang dikenakan pada Pajak Karbon?

Dalam kerangka penerapan pajak karbon di Indonesia nanti akan memakai skema cap and tax. Di mana ditetapkan tarif Rp 30 per kilogram atau Rp 30.000 per ton kilogram karbon dioksida ekuivalen diterapkan pada jumlah emisi yang melebihi cap yang ditetapkan.

Contoh kasus:

Unit Pembangkit Jogja

Kapasitas pembangkit : 800MW

Batas atas emisi : 0,918 tCO2/Mwh

Produksi listrik bruto : 3.100.000 MWh

Total Emisi GRK : 2.900.000 tCO2

Batas atas emisi untuk Jogja : 1,013 x 3.100.000 = 2.845.800 tCO2

Unit pembangkit Jogja mendapatkan SIE/SPE sebanyak 50.000 tCO2 untuk diajukan sebagai pengurang pajak karbon.

Perhitungan:

DPP = Total Emisi GRK – batas atas emisi

(Dasar Pengenaan Pajak) = 2.900.000 tCO2 – 2.845.800 tCO2 = 54.200 tCO2

Pajak terutang = DPP x tarif pajak

Pajak Terutang = 54.200 tCO2 x Rp 30.000/tCO2= Rp 1.626.000.000

Pengurangan = 50.000 tCO2 x Rp 30.000= Rp 1.500.000.000

Bayar pajak karbon     = Pajak terutang – pengurangan

= Rp 1.626.000.000 – Rp 1.500.000.000

= Rp 126.000.000

(asumsi diberikan pengurangan pajak karbon terutang dengan seluruh SIE/SPE yang diajukan)

Kesimpulan

Pajak karbon adalah bentuk pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang berdampak negatif pada lingkungan hidup. Meskipun penerapan pajak karbon belum terlaksana sepenuhnya di Indonesia, pemerintah telah menyampaikan wacana untuk menerapkannya secara bertahap. Penerapan pajak karbon di Indonesia merupakan tindakan konkret dalam upaya mengurangi emisi karbon dan mendukung ekonomi berkelanjutan.