Hubungi Kami

  • (031) 7534804
  • kkp.penampung@gmail.com
EnglishIndonesian
Nadya Ayu, S.Pn.
Senior Partner

Pada tanggal 30 Agustus 2021, pemerintah telah menetapkan kebijakan baru yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap. Dalam aturan tersebut, pemerintah secara resmi nenetapkan Tarif atas bunga obligasi sebesar 10% dari tarif yang sebelumnya sebesar 15%.

Tarif bunga 10% ditetapkan atas Penghasilan Bunga Obligasi yang diterima/diperoleh Wajib Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha tetap serta tarif pajak bersifat final. Berdasarkan Pasal 1 PP 91 Tahun 2021 tarif Pajak Penghasilan 10% bersifat final diperuntukan bagi Obligasi dalam bentuk Surat Utang, Surat Utang Negara, dam Obligasi Daerah yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan yang diterbitkan oleh pemerintah maupun non pemerintah termasuk Surat Utang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah (sukuk).

Namun, tidak semua bunga obligasi yang diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dapat menggunakan tarif sesuai PP 91 Th 2021. Tarif sebesar 10%, tidak berlaku bagi Wajib Pajak Dana Pensiun yang pendiriannya/pembentukannya disahkan oleh Menteri Keuangan dan Wajib Pajak Bank yang didirikan di Indonesia atau Cabang Bank Luar Negeri di Indonesia.

Ditetapkannya tarif baru oleh pemerintah mengenai obligasi ini selaras dengan reformasi Pemerintah dalam UU Cipta Kerja dimana salah satu tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja yaitu untuk memberikan kemudahan bagi para investor dan meningkatkan investasi dalam Negeri. Sehingga, dengan adanya keringanan pajak yang diberikan pemerintah ini dapat membuat para investor untuk semakin banyak berinvestasi di Indonesia.